Bogor - Guna mendorong perkembangan pertanian di Indonesia, PT Microsoft Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM), sebuah lembaga non profit di bawah naungan IPB (Institut Pertanian Bogor), meluncurkan program TI@Pertanian. Program ini merupakan prakarsa Microsoft untuk mendukung program pemerintah dalam merevitalisasi pertanian melalui pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada para petani. Melalui program ini, Microsoft akan mendirikan 7 pusat belajar berbasis masyarakat yang disebut Community Training and Learning Center (CLTC) untuk para petani di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi. Enam diantaranya di tempatkan di Jawa Barat dan satu di Kalimantan Timur.
"Kebutuhan akan akses informasi sangat tinggi di kalangan petani. Selama ini para petani menghadapi kendala keterbatasan informasi sehingga membatasi potensinya," ungkap Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia Tony Chen.
Tony Chen menjelaskan bahwa sejak tahun 2003, Microsoft telah memprakarsai program Unlimited Potential (UP), dimana Microsoft bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan sarana belajar jangka panjang dengan mendirikan CTLC bagi berbagai komunitas masyarakat di berbagai sektor di Indonesia, termasuk di sektor pertanian. Temuan di lapangan menunjukkan perkembangan sektor pertanian mengalami kendala keterbatasan informasi.
Keterbatasan tersebut cukup memprihatinkan, mengingat potensi sektor pertanian di Indonesia sangat tinggi. Hasil Sensus Pertanian 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan luas lahan produktif yang dimiliki rumah tangga pertanian terus menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2003 luas lahan produktif untuk pertanian sudah mencapai 19,67 juta ha. Sementara itu BPS juga mencatatkan jumlah penduduk produktif untuk sektor pertanian cukup tinggi yaitu mencapai 43% dari jumlah total penduduk produktif di Indonesia (93,72 juta jiwa).
Hal tersebut yang melatarbelakangi komitmen Microsoft untuk lebih memfokuskan diri dalam memberikan akses informasi kepada komunitas petani, melalui program TI@Pertanian yang diluncurkan hari ini (22/9).
Diharapkan pemenuhan kebutuhan akan akses informasi itu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan petani kepada tengkulak, dapat memperluas pasar, meningkatkan produksi, meningkatkan taraf hidup, dan terus mengembangkan pengetahuannya dengan belajar dari petani di daerah lain.
Kedepannya Microsoft juga akan menggandeng Lembaga non profit lainnya yang membina komunitas petani untuk mendirikan CTLC di daerah yang memiliki keterbatasan terhadap akses informasi. Pada setiap CTLC disediakan fasilitas berupa perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani maupun keluarganya. Para petani dapat mengakses informasi seluas-luasnya, saling bertukar pendapat, berdiskusi dan meningkatkan kapasitas dirinya dalam hal teknologi informasi.
Para petani dapat mengakses informasi melalui internet, membaca perkembangan seputar pertanian di e-library yang telah disediakan yaitu Pustaka Tani (www.pustakatani.org). Selain itu para petani dapat mencontoh kesuksesan petani dari daerah lain atau berbagi pengalaman kepada petani lainnya, berdiskusi masalah pertanian, mempelajari dan menerapkan hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), mengetahui musim tanam yang tepat, mendapatkan kontak perusahaan yang membutuhkan hasil pertanian, atau mendapatkan koleksi e-book yang baik yang membahas masalah pertanian maupun topik lainnya.
"Dengan informasi yang disediakan di Pustaka Tani, para petani dapat memperkaya dirinya karena mereka dapat mempelajari praktek pertanian yang berhasil di daerah lain, mereka pun dapat berbagi pengalaman dengan petani lainnya. Mereka juga akan mendapatkan informasi yang cepat mengenai regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, periode musim tanam, juga akses terhadap pasar yang lebih luas. Mereka bahkan dapat berhubungan langsung dengan Departemen Pertanian melalui fasilitas email," ujar Chen.
Peluncuran program yang dilakukan hari ini (22/9) di Aula kantor pusat IPB-Bogor, bertepatan dengan acara Dies Natalis IPB yang ke-42. Pada peluncuran tersebut juga dilakukan penandatanganan Campus Agreement antara PT Microsoft Indonesia dengan Insitut Pertanian Bogor (IPB). IPB tercatat sebagai sebuah lembaga yang sudah melegalkan seluruh penggunaan peranti lunaknya yang berbasis teknologi Microsoft melalui program Campus Agreement.
Pada kesempatan tersebut, dalam pidato Menteri Pertanian Dr. Ir. Anton Apriyantono MS, yang diwakili oleh Dr. Ahmad Suryana, Kepala Badan Litbang Pertanian, mengatakan bahwa masalah dan tantangan pembangunan pertanian yang dihadapi saat ini semakin kompleks. Masyarakat dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderen agar mampu mengantisipasi segala bentuk perubahan yang berlangsung secara cepat. Segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembangunan pertanian membutuhkan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan yang matang. Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan pertanian harus didukung dengan data/informasi yang handal. Dan, pada masa sekarang, data/informasi yang handal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi.
"Karena itu, Sistem Informasi Pertanian, yang juga terus dikembangkan oleh Departemen Pertanian harus mampu mendukung pemerintah, petani/swasta dan pelaku usahatani lainnya dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh. Dukungan ini berbentuk penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan spesifik pada permasalahan, serta penyediaan infrastruktur (termasuk CTLC yang sedang dikembangkan Microsoft dan IPB ini) yang diharapkan akan mampu meningkatkan komunikasi data/informasi pertanian antar berbagai pelaku usahatani," ujarnya.
Sementara itu, Rektor IPB Prof.Dr.Ir.H.Ahmad Ansori Mattjiek, MSc mengatakan dalam penataan organisasi, fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat diefektifkan pengelolaannya dalam satu unit Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) untuk mengkoordinir 13 pusat-pusat penelitian dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan IPB. Selain tugas tersebut LPPM juga mengemban tugas untuk mengkoordinir terobosan penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat multi-disiplin dan multi instansi. Salah satu terobosan yang pada hari ini kita saksikan adalah peningkatan kualitas pada tujuh desa ataupun daerah binaan LPPM-IPB dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer dan jarngan Internet melalui kerjasama dengan PT. Microsoft Indonesia.
Tentang Program Unlimited Potential (UP)
Program Unlimited Potential (UP) merupakan inisiatif global Microsoft yang diluncurkan pada tahun 2003, dimana Microsoft bermitra bersama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan sarana belajar jangka panjang dengan mendirikan Community Training and Learning Center (CTLC). Program ini sejalan dengan inisiatif Departemen Komunikasi dan Informasi untuk memberikan akses kepada setengah dari total populasi penduduk di Indonesia sampai pada tahun 2015 melalui pendirian Community Access Point (CAP).
Selama hampir 3 (tiga) tahun berjalan, Microsoft telah bermitra dengan 7 (tujuh) lembaga koordinator untuk mendirikan 28 CTLC yang tersebar sebagai berikut:
1. Aceh (4 CTLC)
2. Padang Pariaman (1 CTLC)
3. Jambi (1 CTLC)
4. Medan (2 CTLC)
5. Parapat (1 CTLC)
6. Jakarta (3 CTLC)
7. Bandung (1 CTLC)
8. Sukabumi (1 CTLC)
9. Bojonegoro (1 CTLC)
10. Surabaya (1 CTLC)
11. Pontianak (1 CTLC)
12. Bali (2 CTLC)
13. Mataram (1 CTLC)
14. Makassar (1 CTLC)
15. 6 (enam) CTLC di Jawa Barat dan 1 (satu) CTLC di Kalimantan di bawah naungan LPPM-IPB
Sampai saat ini telah tercatat peserta yang mengikuti training komputer sekitar 7.000 orang. Selain itu telah tercatat 25.000 orang yang sudah memanfaatkan fasilitas di CTLC. ( pl )
Sumber; http://jkt1.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/13/time/103010/idnews/450152/idkanal/349
CTLC Tepi Mahakam Samarinda 
CTLC Jampang Kulon Sukabumi
Tujuan utama program Unlimited Potential adalah untuk mengurangi kesenjangan digital bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah melalui kesepakatan yang ditandatangani pada World Summit on Information Society (WSIS) di Geneva untuk memberikan akses kepada 50% penduduk Indonesia pada tahun 2015.
